Beranda ยป Ternyata, Ini Loh Alasan Sri Mulyani Potong Gaji ke-13 dan THR PNS!

Ternyata, Ini Loh Alasan Sri Mulyani Potong Gaji ke-13 dan THR PNS!

Menteri keuangan Sri Mulyani sudah memotong tunjangan kinerja gaji ke-13 dan juga THR untuk Pegawai Negeri Sipil atau PNS pada lebaran 2021.

Keputusan tersebut sempat memicu adanya petisi dari PNS yang memprotes keputusan tersebut. dalam rapat bersama Badan Anggaran DPR RI senin lalu, Sri Mulyani buka bukaan mengenai alasannya memotong tukin PNS.

Ia mengatakan hal tersebut tepat dilakukan untuk membantu masyarakat dan juga mempercepat pemulihan ekonomi di tengah melonjaknya kasus Covid โ€“ 19.

“Waktu itu kami diprotes karena mengambil tukin dan nyatanya memang dibutuhkan untuk rakyat kita. Rp 12,1 triliun kita ambil untuk dalam rangka COVID ini,” ujar Sri Mulyani, dikutip Sabtu 17 Juli 2021.

Dan ia mengatakan ia hanya memotong tukin dar THR serta gaji ke 13 dan PNS tetap masih menerima THR serta gaji sehingga hanya dipotong tukin saja.

“Kita mengambil tukin dari THR dan gaji ke-13. ASN, TNI/Polri dan ASN semua masih mendapatkan THR dan gaji ke-13 tapi hanya dari gaji pokok,” katanya.

Lebih lanjut Sri Mulyani menyebut langkah tersebut juga merupakan kebijakan refocusing anggaran kedua yang ditempuh pemerintah dalam rangka menguatkan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) tahun ini.

Dia mengatakan pihaknya bakal melakukan refocusing ketiga dalam rangka mengantisipasi ancaman varian Delta.

“Kita sedang mengidentifikasi sekitar mungkin Rp 26 triliun dan Rp 5 triliun dari TKDD. Kami akan menyelesaikan dalam bulan ini tentu melihat perkembangan COVID-19,” ungkap Sri Mulyani.

Refocusing sebelumnya dilakukan pada awal 2021, tepatnya pada Februari lalu Sri Mulyani mengalihkan belanja kementerian dan lembaga sebesar Rp 19,1 triliun, serta anggaran Transfer Dana ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) sebesar Rp 15 triliun.

Sebelumnya, kebijakan tersebut menuai protes terutama dari PNS. Bahkan, sebagian ASN melakukan penolakan melalui petisi.

Langkah pemotongan THR dan gaji ke-13 ini merupakan bagian dari kebijakan refocusing anggaran kedua yang dilakukan pemerintah untuk memperkuat program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) hingga Rabu (9/6/2021) telah merealisasikan gaji ke-13 PNS sebesar Rp 17,6 triliun dari total pagu sekitar Rp 30,3 triliun.

Dari keseluruhan pencairan, penyaluran untuk PNS di pemerintah daerah (pemda) terpantau belum banyak dan batu terbayarkan Rp 2,1 triliun, atau sekitar 15 persen dari total anggaran Rp 14 triliun.

Direktur Pelaksanaan Anggaran Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kemenkeu, Sudarso, mengkonfirmasi jika penyaluran gaji ke-13 PNS daerah kemungkinan terdapat jeda waktu (lag time).

“Karena bisa jadi pemda sudah membayarkannya namun masih belum terlaporkan kepada kami,” ujar Sudarso.

Menurut dia, pelaporan untuk aparatur negara di daerah belum bisa dilakukan pada hari H pencairan gaji ke-13 PNS. “Perkiraan lag time-nya sekitar satu hari,” kata Sudarso.

Meski pencairan gaji ke-13 PNS daerah masih terhambat, penyaluran untuk aparatur pusat dan pensiunan terpantau berjalan lancar, dengan proporsi masing-masing sekitar 90 persen dan 100 persen.

“Untuk aparatur pusat sudah naik menjadi Rp 6,85 triliun (dari total anggaran Rp 7,6 triliun), sedangkan untuk pensiunan sudah 100 persen sebesar Rp 8,7 triliun,” jelas Sudarso.

Ini dilakukan untuk mengantisipasi kebutuhan penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang membengkak.

“Refocusing akan terus (dilakukan) kita akan terus antisipasi terutama antisipasi kalau kebutuhan Covid atau PEN perlu kita tingkatkan,” jelasnya

rustacomrefas

Kembali ke atas